Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Indonesia

            

             Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

1.    Presidensial

2.    Parlementer

3.    Semipresidensial

4.    Komunis

5.    Demokrasi liberal

6.    liberal

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Periode	Sistem Pemerintahan	Konstitusi	Kelebihan	Kelemahan
18 Agustus 1945 s.d. 14 November 1945	Kabinet Presidensial	UUD 1945	Menjalankan prinsip distribution of power	Sistem pemerintahan tidak berjalan/tidak dapat bekerja sama
14 November 1945 s.d. 27 Desember 1949	Kabinet Presidensial	UUD 1945	Muncul kehidupan demokrasi multi partai Berhasil meletakkan dan membangun dasar kehidupan negara secara konstitusional	Pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilaksanakan masa revolusi/kegentingan Belum terbentuk alat-alat kelengkapan negara
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950	Kabinet Parlementer (Kursi Parlementer)	Konstitusi RIS	Tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen DPR dapat membubarkan kabinet bila dianggap menyimpang	Masa jabatan kabinet tidak ditentukan Kepala negara tidak dapat diganggu gugat, karena yang bertanggung jawab adalah para menteri Mementingkan kekuatan partai di parlemen
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959	Kabinet Presidensial	UUDS 1950	Demokrasi multipartai Pelaksanaan pemilu demokratis Berhasil menggalang dukungan internasional melalui KAA	Multipartai berdampak pada kepentingan parpol/golongan Stabilitas politik terancam Tidak terdapat partai yang menang secara mayoritas Jatuh bangun kabinet yang singkat Kebijakan pembangunan tidak jalan
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966	Kabinet Presidensial (Orde Lama)	UUD 1945	Mampu membangun integritas nasional Kembalinya Irian Barat Pelopor Nonblok dan pemimpin Asia-Afrika	Sistem demokrasi terpimpin Penataan kehidupan konstitusi tidak jalan Pertentangan ideologi sangat tajam (nasionalis-agama-komunis) Kehidupan politik tidak demokratis
11 Maret 1966 s.d. 21 Mei 1998	Kabinet Presidensial (Orde Baru)	UUD 1945	Penataan kehidupan konstitusi lebih baik dari OrLa Pembangunan nasional berhasil dan terencana Stabilitas politik terjamin Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat	Kekuasaan presiden dominan dan berpusat tanpa undang-undang kepresidenan Pembangunan tidak merata Hak politik dan kebebasan pers terbelenggu, tidak demokratis Krisis ekonomi di akhir OrBa KKN
21 Mei 1998 s.d. sekarang	Kabinet Presidensial (Reformasi)	UUD 1945	Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945 Menjamin stabilitas politik Kebebasan dan kemerdekaan pers demokratis Pemilu demokratis dan langsung Penegakan hukum dan diplomasi antar bangsa	Lepasnya Timor-Timur dan Sipadan-Ligitan Kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik tidak dapat dikontrol langsung oleh rakyat, tetapi harus melalui DPR Terjadi penyimpangan dengan keluarnya maklumat di masa Abdurrahman Wahid KKN Lemahnya stabilitas keamanan (konflik kebangsaan